BEM Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) Kabinet Prasiddha Sangkarsa menggelar kegiatan “Sekolah Politik” bertema “Menakar Etika Politik dan Profesionalisme dalam Mewujudkan Good Student Governance” di Gedung Pusat lantai 7 UPGRIS, 5 Juni 2026. Kegiatan ini diikuti delegasi lembaga kemahasiswaan, unit kegiatan mahasiswa (UKM), serta mahasiswa umum dari berbagai program studi.
Melalui forum tersebut, mahasiswa diajak memahami politik tidak semata-mata sebagai perebutan pengaruh. Tetapi juga ruang pembelajaran etika, kepemimpinan, dan tanggung jawab sosial. Di tengah dinamika kehidupan publik yang semakin kompleks, mahasiswa dinilai perlu memiliki kemampuan berpikir kritis dan analitis dalam membaca persoalan kebangsaan maupun organisasi.
Ketua panitia kegiatan, Dina Lutfia Aidah, mengatakan bahwa Sekolah Politik diselenggarakan untuk mendorong mahasiswa agar tidak bersikap pasif terhadap perkembangan politik di sekitarnya. Menurut dia, perubahan zaman menuntut mahasiswa memiliki cara pandang yang lebih matang dalam memahami realitas sosial dan politik.
“Kita tidak boleh terjebak di tengah perubahan zaman. Politik hari ini sudah mengalami perubahan, tidak bisa sekadar jargon dan semangat yang meluap-luap. Sekarang mahasiswa harus punya kemampuan analisis,” ujarnya.
Ia menjelaskan, forum tersebut dirancang sebagai ruang belajar bersama untuk memperkuat kesadaran politik mahasiswa melalui diskusi, pemaparan materi, dan pertukaran gagasan antarpeserta. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan mampu mengambil peran secara aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan organisasi maupun masyarakat.
Presiden BEM UPGRIS, Mochamad Afriano, menyebut Sekolah Politik sebagai ruang untuk memperluas pemahaman mahasiswa mengenai kehidupan kampus dan tata kelola kenegaraan. Menurut dia, kampus memiliki fungsi strategis sebagai tempat mahasiswa belajar mengenai demokrasi, kepemimpinan, dan proses pengambilan keputusan.
“Di acara ini kita diajari berbagai materi dialektika yang ada. Ada pula pembelajaran seputar tata cara propaganda,” katanya. Afriano menilai, mahasiswa perlu memahami berbagai dinamika politik secara utuh agar mampu membangun budaya organisasi yang sehat. Ia menyebut kampus sebagai miniatur negara karena di dalamnya terdapat sistem organisasi, mekanisme kepemimpinan, hingga proses musyawarah yang mencerminkan kehidupan demokrasi. “Kampus adalah ruang belajar tentang ketatanegaraan. Sistem pemerintahan yang sehat,” ujarnya.
Sementara itu, Rektor UPGRIS Dr. Sapto Budoyo, S.H., M.H., dalam sambutannya menekankan pentingnya pendidikan politik sejak dini bagi mahasiswa. Menurut dia, politik tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memengaruhi orang lain, tetapi juga tentang bagaimana seseorang mampu melayani kepentingan bersama secara bertanggung jawab.
“Politik bukan hanya soal cara mempengaruhi orang lain, tetapi juga soal melayani kepentingan bersama. Saya meyakini bahwa mahasiswa yang mengikuti kegiatan seperti ini akan memiliki jendela wawasan yang lebih luas,” ucap Rektor.
Ditambahkan, organisasi kemahasiswaan menjadi sarana penting bagi mahasiswa untuk belajar mengambil keputusan dan memahami konsekuensi dari setiap kebijakan yang dibuat. Menurut Rektor, kegiatan Sekolah Politik memiliki arti strategis bagi keberlanjutan organisasi kemahasiswaan di lingkungan UPGRIS.
Melalui kegiatan tersebut, BEM UPGRIS berharap lahir generasi pemimpin mahasiswa yang tidak hanya aktif dalam kegiatan organisasi, tetapi juga memiliki kompetensi, etika, dan tanggung jawab sosial dalam menjalankan peran kepemimpinan di masa depan.(*)